Masyarakat Diimbau Jangan Percaya Hoaks Data Pemilu 2024 Bocor
Masyarakat Diimbau Jangan Percaya Hoaks Data Pemilu 2024 Bocor
TINTAMERAH.ID - Wakil Ketua Umum Partai Garuda
Teddy Gusnaidi mengimbau masyarakat jangan percaya hoaks mengenai kebocoran
data Pemilu 2024 . Dia pun mengingatkan bahayanya ikut menyebarkan video hoaks
tersebut. "Jangan sampai masyarakat terprovokasi dan ikut menyebarluaskan
informasi itu, karena masyarakat bisa terjerat hukum karena menyebarkan
informasi yang tidak benar," ujar Teddy dalam keterangan tertulisnya,
Senin (8/5/2023).
Dia mengatakan, polisi
sedang menelusuri terkait penyebaran data hoaks data Pemilu 2024 yang
seolah-olah hasil pemilu sudah diatur sebelum Pemilu 2024 dilaksanakan.
"Tentu saja data ini dapat dengan mudah dibantah, karena pemilu belum
terjadi," katanya.
Namun, menurut dia, penyebaran hoaks ini bukan
soal pembuktian dan pembantahan. Dia menilai tujuan penyebaran ini memang
disengaja untuk digunakan oleh para pihak yang memang ingin membuat kegaduhan
dan juga digunakan untuk menyerang lawan politik dalam pemilu.
"Seolah-olah pemerintah sudah mengatur pemenang sehingga harus dilawan.
Ini tujuannya. Tentu kita yang waras harus memberikan penjelasan bahwa
rekapitulasi perhitungan suara itu berjenjang dari TPS di setiap RT sampai ke
KPU pusat yang dihadiri dan dikoreksi saksi yang juga memegang hasil
perhitungan suara dari TPS," imbuhnya.
Lebih lanjut dia mengatakan,
setiap orang bahkan setiap partai politik memiliki data suara itu. "Sehingga
bisa disandingkan dengan data suara dari KPU," pungkasnya yang juga
sebagai juru bicara Partai Garuda ini. Diketahui sebelumnya, Bareskrim Polri
memburu pelaku penyebaran hoaks kebocoran data Pemilu 2024 .
Informasi tersebut beredar
luas atau viral di media sosial. Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber)
Bareskrim Polri Brigjen Adi Vivid mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi
dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait leabsahan video tersebut. Bareskrim
bersama KPU sedang mencari pemilik akun yang menyebar video hoaks tersebut.
"Kita juga sudah koordinasi dengan KPU untuk nanti melakukan profilling
terhadap siapa yang meng-upload pertama kali kebocoran data tersebut,"
kata Adi saat ditemui di Gedung Bareskrim Polri, Senin
